oleh

DPW LPLHI-KLHI Riau Tuntut Pemprov Riau Segera Atasi Kabut Asap Yang Sudah Merugikan Warga

-BERITA-1.710 views

SERGAP.CO.ID,

PEKANBARU, – Kabut asap melanda kota Pekanbaru dan kota-kota lainnya di Provinsi Riau. Saat ini udara kota Pekanbaru berstatus sudah tidak sehat.

Bahkan dua hari terakhir ini, udara Kota Pekanbaru sudah mulai menguning akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat.

Badan Metereilogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru mencatat ada sebanyak 1316 titik panas (hot spot) yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan menyerang Pulau Sumatera. Tercatat di Sumatera Selatan ada 437 titik panas, Riau ada 275 titik panas, Lampung ada 77 titik panas, Aceh 4 titik panas, Bengkulu ada 9 titik, Sumatera Barat ada 16, Sumatera Utara ada 20 titik panas, Bangka Belitung ada 50 titik panas, Kepulauan Riau ada 4 titik panas. Untuk Riau sendiri 275 titik panas merata menyerang sejumlah daerah di Riau.

Hal ini menandakan karhutla sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Bahkan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Riau Dr Zul Azdi ISPU (Indeks Standar Polusi Udara) sudah mencapai angka 300 Psi yang kualitas udara di Riau berbahaya buat kesehatan.

Oleh karena itu IDI Riau sepakat akan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan Status Darurat Kabut Asap. Rekomendasi ini diberikan IDI Riau karena dari sisi kesehatan udara sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat Riau.

Kondisi kabut asap yang semakin memburuk dan berbahaya, DPW LPLHI-KLHI Provinsi Riau menilai kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap, adalah akibat kurang intensifnya Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Kurangnya pengawasan oleh Pemprov Riau dengan para stakeholder terkait. Ketua DPW LPLHI-KLHI Riau Eno Ridarto menambahkan untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya di Riau seharusnya bisa ditekan seminimal mungkin bila langkah pencegahan dan penindakan hukum bisa diterapkan dengan baik.

Minimnya langkah pencegahan karhutla Pemprov Riau dan pihak terkait, sehingga ada pihak-pihak yang nakal dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Seadainya langkah pencegahan bisa diterapkan dengan baik dan langkah penindakan hukum juga berjalan, tentu upaya menciptakan Riau Bebas Asap yang diinginkan Gubernur Riau bisa terwujud.

Selanjunya, Eno Ridarto meminta Pemprov Riau agar bisa merangkul semua pihak untuk menciptakan langkah terwujudnya Riau yang Hijau.

Karena kabut asap yang sudah sangat berbahaya di Riau, DPW LPLHI-KLHI Riau meminta Pemprov Riau segera mengambil tindakan yang cepat untuk mengatasi karhutla. Soalnya sudah banyak dampak negatif yang dirasakan oleh warga Riau akibat kabut asap ini. Ribuan anak-anak sekolah tidak bisa belajar lagi seperti biasa, ribuan warga yang sudah terpapar ISPA dan terganggunya aktifitas penerbangan ini adalah bentuk kerugian yang ditimbulkan kabut asap. Dan sebagai aksi nyata bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap ini, DPW LPLHI-KLHI Riau bersama 60 ormas lainnya siap melakukan class action terhadap Pemprov Riau untuk segera melakukan upaya karhutla yang sudah merugikan warga.

(Red/**)

 9,417 total views,  26 views today

Komentar

NEWS