oleh

Kenapa Pejabat Alergi Dengan Wartawan/Pers…?

-BERITA, OPINI-26 views

Profesional Tugas Seorang Insan Pers Jurnalist seperti Malaikat Pencatat Sisi kebaikan dan sisi Keburukan.

Disebutkan Mulutmu SUDAH dibungkam PENA RUNCING Akan Berbicara…?

Konon…!! Dari Hasil Liputan Redaksi Sergap Melihat kenyataan kerap terjadi dilapangan bahwa sejumlah Oknum pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan PEMERINTAH “Alergi” terhadap WARTAWAN-PERS atau selalu enggan mau diwawancarai. Pejabat seperti itu dianggap tak layak menduduki sebuah jabatan mengingat tak paham terhadap Undang-undang yang telah berlaku.

Melihat kondisi semacam itu dari Meja REDAKSI SERGAP.CO.ID.

menyampaikan alur bijak sebagai kontrol sosial, bahwa setiap pejabat PEMERINTAH daerah wajib memberikan INFORMASI yang terbuka untuk publik dan masyarakat khususnya melalui peran penting nya para insan pers/ INSAN PERS pilar utama Apalagi untuk mengetahui informasi perjalanan roda PEMERINTAH merupakan hak fungsi tugas Seorang insan pers. Karena masyarakat perlu tahu apa yang dikerjakan oleh PEMERINTAH selama ini.

Jika ada oknum PEJABAT tersebut selalu menghindar atau alergi dengan WARTAWAN/PERS justru akan menimbulkan perhitungan dan kecurigaan dan pertanyaan baik bagi WARTAWAN-PERS maupun masyarakat umumnya.

Sementara dalam hal ini PEMERINTAH melalui Undang Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers Republik Indonesia menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Sikap seperti itu akan terancam dan membahayakan diri sendiri pejabat yang bersangkutan.

Mengingat Fungsi Insan Pers (WARTAWAN-PERS) hanya sebagai penyeimbang, serta dapat juga sebagai pengawas dan kontrol Sosial

dalam lancarnya roda PEMERINTAHAN dan senantiasa Mengungkap Fakta Demi Kebenaran suatu masalah dengan asas praduga tidak bersalah diutamakan kebenaran dan sesuai dengan fakta di lapangan.

“Tugas Wartawan-Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses informasi. WARTAWAN-PERS mengajak sesama WARTAWAN-PERS untuk menempatkan diri di posisi netral serta berimbang.

Dalam hal memberitakan suatu peristiwa dengan konfirmasi yang jelas kepada narasumber, tidak menghakimi pemberitaan opini yang justru dapat membuat gejolak di masyarakat. Sehingga berita ini diturunkan.

(Oleh : Rusdi Purnama)

 173 total views,  17 views today

Komentar

News Feed