oleh

NasDem Minta Kemensos Tingkatkan Sinergi dengan DPR

SERGAP.CO.ID

JAKARTA, – Sejumlah catatan kritis disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait program-program bantuan sosial (bansos).

Di antara catatan kritis yang disampaikan Lisda, mengenai perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun pendamping program PKH (Program Keluarga Harapan).

” Mulai dari penyeleksian, serta kesejahteraan mereka. Dan perlu juga ada evaluasi dan rolling, jangan sampai dia 12 tahun bertugas di situ,” ujar Lisda saat hadir secara fisik dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Kemensos RI, Tri Rismaharini di Senayan Jakarta, ketika dihubungi sergap.co.id, Rabu (13/1).

Legislator NasDem asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I itu menyoroti terkait Elektronik Warung Gotong Royong atau e-Warong. 

” e-Warong ini apakah betul bisa dipastikan sebagai pihak yang berhak mencairkan dana (bansos non tunai, red) tersebut. Ataukah ada oknum-oknum yang bermain di sana? Ini perlu penelusuran lebih dalam,” imbuhnya.

Dalam kesempatan rapat yang juga dihadiri secara fisik oleh Mensos RI Tri Rismaharini itu, Lisda mengkritisi target Kemensos untuk mengeluarkan peserta program  Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mendorong kemandirian ekonomi peserta PKH.

“Saya agak kurang setuju kalau dibilang target. Karena kalau kita baru bicara program tersebut hari ini dan tahun ini juga mereka harus dikeluarkan, apakah mereka sudah sanggup atau cukup mandiri? Jadi kalau program itu baru ada hari ini, mungkin baru bisa kita lihat (capaiannya, red) di tiga tahun atau lima tahun ke depan. Jadi mereka harus tetap mendapat perhatian sampai mereka betul-betul bisa mandiri,” ucapnya.

Jauh lebih mendasar dari itu Srikandi NasDem itu menuturkan, adalah persoalan data dan kuota bantuan PKH. Lisda pun mengungkap fakta yang Ia temukan, bahwa di dapilnya (Sumbar I), dari 500 lansia dan disabilitas yang ada, kuota PKH hanya untuk 57 orang.

” Saya berharap di era Bu Risma hal-hal seperti ini dapat diperbaiki,” kata Lisda.

Contoh fakta lain mengenai PKH, lanjut Lisda, seorang anak yatim piatu dari orang tua yang penerima PKH malah tidak mendapat bantuan bahkan dari PKH itu sendiri.

” Harusnya Ia dapat lebih karena Ia yatim piatu, tapi ini malah PKH-nya terputus,” ungkap Lisda.

Selanjutnya, Lisda juga mendorong agar Kemensos mendirikan rumah-rumah singgah di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menampung orang-orang jompo.

” Sebagai harapan terakhir saya, saya berharap kita bisa terus meningkatkan sinergi antara legislatif (Komisi VIII DPR RI) dengan Kementerian Sosial RI terkait dengan koordinasi di dalam menjalankan program-program sosial untuk masyarakat,” harapnya.

(Wempi Hardi. SH).

 410 total views,  2 views today

Komentar

News Feed