oleh

Diduga Pungli Program Bansos BPUM/UMKM Terkesan Tersistematis Dan Masif

SERGAP.CO.ID

KOTA TASIKMALAYA, || Program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan dan percepatan ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 hal tersebut bisa dirasakan, selama ini masyarakat harus menjerit karena penurunan pendapatan ironisnya beberapa pelaku UKM tak sedikit yang gulung tikar.

BPUM sendiri merupakan program pemulihan ekonomi untuk membantu pelaku usaha agar ekonominya tetap berjalan, upaya pemerintah dengan memberikan bantuan langsung dari sumber APBN untuk pelaku usaha mikro (BPUM) untuk tahap 1 (satu) sebesar Rp 2,4 juta/orang dan tahap 2 ( dua) Rp 1,2 juta/orang.

Namun fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kenyataan, pasalnya ada saja oknum yang tega menyunat hak penerima manfaat, walaupun sudah jelas presiden menginstruksikan jika ada pemotongan biaya dari bantuan pemerintah untuk penanganan covid-19 dalam upaya pemulihan ekonomi bisa dikenakan hukuman pidana bahkan hukuman mati, hal ini terjadi dikampung Cianjur Kulon RT 01 RW 03 Kelurahan Gunungtandala Kecamatan Kawalu Tasikmalaya, menurut Nara sumber yang menjadi penerima manfaat saya daftarnya pake biaya sekitar Rp 70 ribu dan setelah pencairan ada pemotongan sekitar Rp 200 ribu, demikian dikatakan salah satu penerima manfaat yang enggan disebut namanya kepada awak media Rabu 19/05/2021 (siang)

Menurutnya disini tidak hanya saya yang dipotong setelah pencairan BPUM warga lainnya pun mengalami hal yang sama, setahu saya ada sekitar 200 orang di RW saya yang mendapatkan bantuan langsung BPUM/UMKM kalau tahap 1( satu) pencairan Rp 2,4 juta dipotong Rp 400 ribu dan tahap 2 (dua) pencairan Rp 1,2 juta dipotong Rp 200 ribu, hal ini menjadi gejolak dan kekecewaan bagi masyarakat. ” Jelasnya.

Ketua RT 01/03 Cianjur Kulon Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Tasikmalaya Darusman saat dikonfirmasi awak media menyebutkan, tidak seperti itu kejadiannya kami meminta Rp 30 ribu itu biaya bikin surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan dan jasa ongkos mengantarkan berkas ke DPC partai politik, ” Papar Darusman.

Menurutnya, itu saya lakukan atas kesepakatan dari penerima manfaat, dan untuk pemotongan yang dibicarakan tadi hal yang sama karena ada kesepakatan juga uang tersebut dibagikan untuk yang memproses data dan buat bikin NIB sama orang DPC, semuanya Rp 175 ribu. ” Terangnya.

Tetapi ketika awak media hendak pamitan dengan sedikit bergurau untuk mengorek keterangan lebih lanjut tidak terduga mulut ketua RT menyebutkan angka dibulatkan Rp 200 ribu.

Kami minta tindakan tegas para penegak kebenaran, Jatuhkan sanksi hukum seberat-beratnya, buatlah mereka jera dengan semua tindakan perilaku pungli dan korupsinya yang sudah jelas merugikan negara dan merugikan rakyat serta sanksi hukum seberat-beratnya kepada setiap pelaku pungli program bansos.

(Tim)

 1,076 total views,  2 views today

Komentar

News Feed