oleh

Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni : Bansos Tunai Harus Tepat Sasaran

SERGAP.CO.ID

JAKARTA, || Guna meringankan beban rakyat dari dampak PPKM, Bantuan Sosial Tunai (BST) harus terbebas dari penyelewengan, dan harus tepat sasaran.

Anggota DPR RI asal Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni menilai dampak dari PPKM Darurat sangat terasa bagi masyarakat. Guna meringankan beban rakyat, bantuan sosial tunai harus terbebas dari penyelewengan.

” Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit.” Ungkap Lisda kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Lisda Hendrajoni, pandemi Covid-19 yang menuntut pemerintah menerbitkan PPKM berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. Banyak pekerja yang harus dirumahkan dan usaha kecil yang gulung tikar.

” Kita tahu, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Srikandi NasDem tersebut mengatakan, PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan.

” Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” kata Lisda Hendrajoni. 

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyebutkan, PPKM harus dievaluasi supaya efektif menekan kasus Covid-19 namun tidak melahirkan masalah baru seperti memicu kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

” Jika nanti hal ini terwujud, kita berharap masyarakat jangan pula saling cemburu. Karena keputusan ini bagi pemerintah merupakan yang terbaik, agar bantuan dapat disalurkan secara merata,” ulas Lisda Hendrajoni.

Terkait rencana pemerintah yang akan memperpanjang masa PPKM, Lisda menyatakan butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.

“ Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM. Intinya selama ada yang menjamin, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM,” tutupnya. (

(WH)

 443 total views,  4 views today

Komentar

NEWS