SERGAP CO.ID
KAB.TASIKMALAYA, || Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek.
Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Program pemerintah yang menggunakan uang rakyat disinyalir jadi ajang bancakan, UU KIP (keterbukaan informasi publik ) seolah tidak berlaku, karena tidak adanya papan informasi proyek yang saharusnya di pangpang di sekitar kegiatan proyek tersebut.
Awak media sergap.co.id langsung mengkonfirmasi pekerja HOK pelaksana pak Tepi, Ia mengatakan kalau speck gambar ada tapi kalau papan informasi proyek tidak dikasih ” Tuturnya pegawai kepada awak sergap.co.id. Jumat (20/8/21).
Padahal jelas uraian UU KIP setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp 5.000.000.
Pasalnya pekerjaan proyek tersebut yang bertepatan di Dusun Cikijing Desa Sukadana Kecamatan Pagaer Ageng kini menuai polemik baik di masyarakat sekitar maupun juga di kalangan masyarakat pengguna jalan.
Yanto salah satu warga sangat menyesalkan dengan adanya hal di atas, proyek tersebut yang menggunakan uang pajak rakyat dengan semena mena tidak mengacu kepada aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. ” Ujarnya.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” Ungkapnya Yanto.
Masih katanya Yanto, “kami memohon kepada dinas terkait baik inspektorat agar segera turun tangan guna pengawasan pekerjaan tersebut yang di duga bokbrok.” Pungkasnya.
(M ALI)
