oleh

Terkait Kasus Pemerkosaan Di Luwu, Lisda Hendrajoni: “Penangkalnya RUU TPKS”

-BERITA-418 views

SERGAP.CO.ID

JAKARTA, || Kasus pemerkosaan terhadap 3 orang anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, menarik perhatian dari sejumlah masyarakat. Netizen pun iku menyoroti pihak Kepolisian setempat yang dinilai lamban dalam penanganan kasus tersebut, ditandai dengan munculnya tagar #percumalaporpolisi yang viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menilai kasus ini membuktikan bahwa peristiwa kekerasan seksual masih terus terjadi di sekitar kita dan korbannya hampir selalu perempuan dan anak-anak, terlepas dari siapapun pelakunya.

“Belum ada momok yang menakutkan bagi para predator sekssual di Indonesia. Sehingga kasus-kasus kekerasan seksual terus bermunculan dan korbannya selalu perempuan dan anak,” ujar Lisda.

Terkait munculnya tagar “Percuma Lapor Polisi” tentang kasus di Luwu Timur membuktikan, Lisda berpendapat apa yang selama ini banyak disuarakan masyarakat terbukti, yaitu ketidakadilan terhadap korban perkosaan/kekerasan seksual.

Lisda kembali menjelaskan, regulasi yang mengatur khusus tentang kekerasan seksual, terutama perlindungan korban dan saksi, hingga saat ini belum ada di Indonesia. Hal ini terkait dengan RUU TPKS yang masih dalam pembahasan dan  belum disahkan.

“ Dalam kasus-kasus semacam itu membuktikan negara belum hadir melindungi para korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, penangkal dalam kasus seperti ini adalah RUU TPKS,” sambungnya.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut menjelaskan, hal inilah menjadi penyebab Fraksi Partai NasDem di DPR RI tak henti-hentinya menyuarakan betapa pentingnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dulu diusulkan bernama UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera hadir di tengah masyarakat.

“ Apa susahnya melindungi masyarakat dari kekerasan seksual lewat seperangkat UU? Oleh sebab itulah kita tetap mendesak berbagai pihak untuk terus mendukung agar DPR segera membahas RUU TPKS untuk disahkan menjadi UU,” jelas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut.

Terlahir Lisda mendesak pihak penegak hukum agar tegas dan tidak diskriminatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Luwu, dan di Seluruh Indonesia.

“Kita tidak ingin kasus tindak pidana kekerasan seksual terus bermunculan dan kasusnya menguap begitu saja tanpa tindak lanjut berupa sanksi hukum bagi pelakunya. Khusus untuk di Luwu Sulawesi Selatan, kita mendesak penegak hukum agar tegas dalam bertindak,” pungkasnya.

(WH)

 208 total views,  4 views today

Komentar

NEWS