oleh

HNU Tegaskan Jika Pekerjaan Tidak Beres Perusahaan Akan di “Black List” Ditolak Pembayarannya

SERGAP.CO.ID

MUARA ENIM, || Dalam Sidak beberapa hari yang lalu Pj Bupati Muara Enim H.Nasrun Umar yang lebih Familiar di panggi Bapak (HNU..red) menyambangi beberapa Proyek APBD tahun 2021 yang sedang berjalan.ada beberapa perkerjaan yang dia nilai berjalan lamban sehingga HNU khawatir perkerjaan tidak selesai pada waktu yang ditentukan.
Sehingga HNU perlu mengingat kan kepada pihak kontraktor agar kiran nya bekerja secara maksimal namun tetap menjaga Keaman Keselamatan Kerja(K3) Serta mutu dan kwalitas fisik.sehingga proyek yang di kerjakan diterima oleh Pemerintah dengan baik

Ditegaskan oleh HNU jika ada Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis, Dia perintakan kepada BPKAD untuk Tolak Pembayaran Ke Kontraktor (29 Oktober 2021).

Setelah sebelumnya sempat Sidak tiga proyek di kecamatan muara enim, kali ini Pj Bupati Nasrun Umar mengecek adanya proyek pengerjaan jalan dusun IV Desa Karang Raja, Kecamatan Muara enim kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang tidak Sesuai dengan standarisasi kwalitas yang ditetapkan dalam perjanjian, Pada kamis petang kemarin(28/10).

Kedatangan Nasrun Umar tersebut menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait proyek yang tidak sesuai spesifikasi Teknis.

Nasrun Umar, langsung meninjau lokasi. Beliaupun berjalan kaki menyusuri seraya memeriksa jalan cor sepanjang 675 meter yang menghubungkan Kelurahan Air Lintang dengan Desa Karang Raja ini.

Pj. Bupati bersama Kepala Dinas PUPR, Hermin Eko Purwanto dan Kepala Desa Karang Raja, Okta Viantry, menyampaikan bahwa dirinya menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaan jalan tersebut.

HNU Tegaskan Jika Pekerjaan Tidak Beres Perusahaan akan di "Black List" ditolak pembayaran nya

Dalam keterangannya, Pj. Bupati menginstruksikan pihak penyedia jasa konstruksi atau kontraktor untuk segera memperbaiki jalan tersebut karena memang masih ada kesempatan sebelum kontrak kerja berakhir pada Desember mendatang.

“Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka saya akan menginstrusikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim untuk tidak mencairkan sisa pembayaran dan memasukkan kontraktor bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) Dinas PUPR sehingga ditangguhkan atau dicekal dalam keikutsertaan pada tahun-tahun berikutnya.”Tegasnya.

Lebih lanjut Nasrun Umar mengingatkan kepada para pejabat pembuat komitmen (PPK), penyedia jasa konstruksi dan juga Dinas PUPR agar setiap kegiatan yang dikerjakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak kerja sehingga kegiatan tersebut dapat dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran.

Dirinya menegaskan tidak akan ada penyelesaian pembayaran yang dilakukan Pemkab. Muara Enim sebelum semua persyaratan dan spesifikasi teknis dianggap layak oleh Dinas PUPR sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Disamping itu Pj Bupati Muara Enim HNU mengatakan “Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas pengawasan maupun laporan yang diberikan.hal tersebut sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.”Pungkasnya.

(Her)

 270 total views,  2 views today

Komentar

NEWS