oleh

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Meminta APH Menelusuri Aliran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pandeglang Anggaran 2019

SERGAP.CO.ID

PANDEGLANG, || Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Inspektorat dan Kejaksaan Pandeglang.

Aksi unjuk rasa tersebut meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menelusuri aliran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2019 karena diduga pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam orasinya, Ketua IMM Cabang Pandeglang, Sadin Maulana mendesak Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang harus bertanggungjawab karena dianggap tidak becus dalam mengawasi pengelola anggaran daerah.

“Belanja Hibah sebesar Rp. 45.301.121.100 dan belanja Bantuan Sosial Rp. 19.717.592.617 di duga tidak dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Carut marut belanja Hibah dan Bansos TA 2019 terindikasi syarat akan kepentingan Bupati Pandeglang. ”Pungkasnya Sadin dalam orasinya, Rabu (10/11/2021).

Kata Sadin, dugaan syarat akan kepentingan bupati nampak dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya mencantumkan besaran total nilai yang dihibahkan tanpa ada rincian penggunaan. Sebagian besar penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak melakukan Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Ditambah lagi LPj Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik afirmasi sanitasi Rp7,1 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan sanitasi Rp.1 miliar carut marut.

“Kondisi tersebut patut diduga belanja Hibah dan Bantuan Sosial menjadi syarat kepentingan “Bagi – bagi kue”. Maka dari itu PC IMM Kabupaten Pandeglang menuntut Inspektorat dan BPKD agar memproses pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2019 ke kas daerah. ”Tuturnya.

“APH segera menelusuri aliran dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemeriksa proposal hibah harus bertanggungjawab atas ketidak sesuaian proses pemberian hibah, karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian. ”Tegasnya.

Mahasiswa juga mengancam apabila aksi mereka tidak mendapatkan respons dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Apabila Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan APH tidak menindaklanjuti tuntutan kami, maka PC IMM Kabupaten Pandeglang akan melakukan aksi demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Ancamannya.

(Kamri S)

 306 total views,  2 views today

Komentar

NEWS