oleh

Kinerja Sekdis PKPP Disorot, Ketua Lesda : Adil Prayitno Patut Dievaluasi

SERGAP.CO.ID

CIREBON, || Polemik “proyek pokir” terus menjadi pembicaraan di Kabupaten Cirebon. Hal ini mengundang reaksi dari para pengusaha jasa konstruksi atau pemborong.

Sejumlah dinas yang memiliki kegiatan selalu berdalih proyek-proyek menjadi “milik” anggota DPRD atau dikenal istilah pokir (aspirasi dewan).

Para pemborong akhirnya harus gigit jari karena proyek-proyek fisik sudah menjadi milik anggota dewan.

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang disorot yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Menurut Ketua Asosiasi DPP AKLINAS, Adi Fajar, para pemborong seakan diadudomba dan dibenturkan dengan anggota dewan.

“Kinerja Sekretaris DPKPP, Adil Prayitno patut dipertanyakan. Para pemborong diberi jawaban kegiatan di DPKPP itu proyek pokir, baik APBD murni maupun ABT tahun 2021. Bahkan, sampai menyebut nama sejumlah anggota dewan. Setelah dikonfirmasi, anggota dewan itu membantahnya. Kami telusuri memang bukan proyek pokir dewan. Ini jelas upaya adudomba dan modus oknum di OPD. Bisa jadi, proyek itu dikerjakan sendiri,” tandas Adi, Kamis (25 November 2021).

Ia berpendapat, cara-cara seperti itu berpotensi menimbulkan gesekan antara pengusaha jakon dengan anggota dewan.

“Pejabat seperti itu perlu dikoreksi dan dievaluasi. Saya pikir para pengusaha jakon punya hak menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek. Kalau proyeknya disebut milik dewan, harus dibuktikan dan jangan menjadi modus orang dinas,” lanjut dia.

Senada disampaikan Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurrohim. Sekretaris Dinas (Sekdis) PKPP yang menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, tidak proporsional dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Sekdis Adil Prayitno bisa membuat kondisi tidak kondusif dalam kaitan pengelolaan proyek, baik murni maupun anggaran perubahan. Adil Prayitno tidak bisa membangun kondusivitas terkait pembagian pekerjaan kepada rekanan. Para pemborong banyak yang tidak kebagian. Saya menduga, Adil yang membagikan jatah-jatah pekerjaan. Mungkin siapa yang dekat dengan Adil, mereka yang dapat,” ujar Rohim.

Adil seharusnya bertindak sesuai yang sudah ditentukan. Sebagai sekdis dan Plt Kepala PKPP, Adil sebetulnya tahu betul kemana dan buat siapa pekerjaan fisik di dinasnya.

“Pola komunikasinya tidak beres. Ketika saya atau kawan-kawan menanyakan berapa pekerjaan atau siapa yang mengerjakan, malah diarahkan ke bidang-bidang. Kami akan melaporkan kinerja Adil langsung ke Bupati Cirebon, Pak Imron. Kalau Adil masih terus menjadi pejabat di DPKPP, masalah akan terus muncul. Padahal selama ini, kalau mau diungkap,” pungkasnya.

(Agus S)

 147 total views,  6 views today

Komentar

NEWS