oleh

Yoga : Bupati dan Tim Penilai Kinerja ASN Harus Evaluasi Kinerja Adil Prayitno

SERGAP.CO.ID

CIREBON, || Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan meminta Bupati Cirebon, H. Imron dan tim penilai kinerja pegawai melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dinas (Sekdis) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Adil Prayitno.

“Yang bersangkutan (Adil Prayitno-Red) tidak mampu menciptakan kondusivitas, bahkan mengadudomba anggota dewan dengan pemborong terkait proyek-proyek di DPKPP. Proyek di DPKPP disebut punya dewan atau pokir. Padahal, saya sendiri di APBD murni 2021 ada empat usulan kegiatan yang hilang. Kawan-kawan dewan lain juga mengalami hal yang sama. Di ABT 2021 juga banyak aspirasi yang hilang. Tapi, disebut proyek di DPKPP itu pokir. Ini kan upaya adudomba,” tegas Yoga, Jumat (26 November 2021).

Ia mengungkapkan, pada anggaran murni 2021 banyak aspirasi dewan yang hilang atau dicoret. Setelah kami telusuri, ternyata proyek-proyek masih banyak.

“Kalau proyek tidak dikerjakan para pengusaha jasa konstruksi atau pemborong, lalu siapa yang bermain? Jangan seenaknya menyebut anggota dewan. Saya dan kawan-kawan di DPRD Kabupaten Cirebon sudah melakukan penelusuran serta meminta informasi ke sejumlah pegawai di dinas. Kami sudah mengantongi data yang akan dilaporkan ke Bupati Cirebon maupun aparat penegak hukum,” lanjut dia.

Menurut Yoga, oknum dinas sering menjual nama-nama anggota DPRD ke pengusaha jasa konstruksi maupun LSM dan wartawan. Padahal, proyek itu dikuasai oknum dinas.

Secara khusus, Yoga meyakini Adil Prayitno diduga bermain proyek di DPKPP. Dinas-dinas lain juga tidak menutup kemungkinan ada ASN yang bermain proyek.

“Saya menilai kinerja yang bersangkutan sangat tidak baik, karena itu harus dievaluasi. Kami di DPRD juga sudah tahu Adil Prayitno ikut dalam open bidding untuk jabatan kepala dinas. Pak Bupati dan tim penilai harus cermat. Dengan jabatan sekdis dan plt kepala dinas saja sudah tidak mampu membangun kondusivitas. Jangan sampai benar-benar menjadi kepala dinas, bisa jadi makin tidak karuan,” ujar Yoga.

Sebelumnya diberitakan, polemik “proyek pokir” terus menjadi pembicaraan di Kabupaten Cirebon. Hal ini mengundang reaksi dari para pengusaha jasa konstruksi atau pemborong.

Sejumlah dinas yang memiliki kegiatan selalu berdalih proyek-proyek menjadi “milik” anggota DPRD atau dikenal istilah pokir (aspirasi dewan).

Para pemborong akhirnya harus gigit jari karena proyek-proyek fisik sudah menjadi milik anggota dewan.

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang disorot yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Menurut Ketua Asosiasi DPP AKLINAS, Adi Fajar, para pemborong seakan diadudomba dan dibenturkan dengan anggota dewan.

“Kinerja Sekretaris DPKPP, Adil Prayitno patut dipertanyakan. Para pemborong diberi jawaban kegiatan di DPKPP itu proyek pokir, baik APBD murni maupun ABT tahun 2021. Bahkan, sampai menyebut nama sejumlah anggota dewan. Setelah dikonfirmasi, anggota dewan itu membantahnya. Kami telusuri memang bukan proyek pokir dewan. Ini jelas upaya adudomba dan modus oknum di OPD. Bisa jadi, proyek itu dikerjakan sendiri,” tandas Adi, Kamis (25 November 2021).

Senada disampaikan Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurrohim. Sekretaris Dinas (Sekdis) PKPP yang menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, tidak proporsional dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Sekdis Adil Prayitno bisa membuat kondisi tidak kondusif dalam kaitan pengelolaan proyek, baik murni maupun anggaran perubahan. Adil Prayitno tidak bisa membangun kondusivitas terkait pembagian pekerjaan kepada rekanan. Para pemborong banyak yang tidak kebagian. Saya menduga, Adil yang membagikan jatah-jatah pekerjaan. Mungkin siapa yang dekat dengan Adil, mereka yang dapat,” katanya.

(Agus S)

 174 total views,  8 views today

Komentar

NEWS