oleh

Koordinasi dengan Bupati, PPDI Bahas Persoalan Desa

SERGAP.CO.ID

KAB. CIREBON, || Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, melakukan koordinasi dengan Bupati Cirebon Imron, Rabu (23/2/2022). Bertempat di ruang rapat bupati, PPDI bersama tim membahas berbagai macam hal, yang memang sering terjadi di setiap desa pasca Pilwu dan masalah lainnya.

Bupati Cirebon saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa saat masa kuwu baru adalah hal yang wajar. Biasanya, kuwu yang baru terpilih langsung mengganti perangkat desanya. Disinilah terkadang timbul masalah karena perangkat baru, ada juga yang belum mengerti situasi.

“Disinilah fungsi PPDI agar memberikan pendampingan terkait masalah ini. Harusnya, kuwu lama juga tetap bersinergi dengan kuwu terpilih, supaya perangkat desa yang akan diganti juga kondusif,” ungkap Imron.

Koordinasi dengan Bupati, PPDI Bahas Persoalan Desa

Imron juga meminta, semua kuwu bekerja secara profesional, agar bisa membangun desa dengan baik. Adanya Dana Desa harus digunakan sebaik mungkin, supaya bisa dipergunakan sesuai dengan APBdes yang sudah dicanangkan. Untuk itu, perangkat desa juga harus diisi oleh orang-orang yang profesional.

“Kuwu itu harus bekerja secara profesional. Kalau ada kuwu yang kinerjanya kurang baik, ya tolong ingatkan. Perangkat desa jangan mau kalau kuwu sudah melenceng dari mekanisme. Bekerja secara profesional akan menghasilkan kualitas yang baik,” jelas Imron.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara, mengaku berterima kasih atas arahan dan masukan yang bupati berikan. Menurutnya, kedepan PPDI akan lebih intens lagi memberikan pendampingan untuk perangkat desa yang mempunyai permasalahan dengan kuwu.

“Kami kedepan akan lebih intens lagi memberikan pendampingan kepada perangkat desa. Baik saat ada masalah pergantian, serta persalahan ketika sudah bekerja,” ujarnya.

Sedangkan kepala DPMD, Erus Rusmana menyampaikan, kuwu dan perangkat harusnya bisa beradaptasi dengan aturan dan kebijakan yang sudah ada. Jangan sampai kebijakan itu dilanggar, karena implementasinya bisa menimbulkan resiko yang cukup besar.

“Dari 135 desa hasil pilwu serentak kemarin, ada yang mentaati aturan, ada juga yang terindikasi melanggar. Ini harus disikapi secara serius, agar jangan sampai masuk ke ranah hukum,” tukas Erus.

(Agus S)

 156 total views,  2 views today

Sergap SERGAP

Gambar Gravatar
Untuk Menghindari Hal-Hal Yang Tidak Diinginkan, Kepada Instansi Yang Terkait Dan Narasumber Dapat Menanyakan Dengan Jelas Identitas Wartawan Kami Dan Memperhatikan Masa Berlaku Kartu Anggota/Surat Tugasnya Serta Nama Yang Bersangkutan Tercantum Di Box Redaksi Kami

Komentar

NEWS