Dua Periode Jabat Bupati, Haryanto Tak Tinggalkan Utang Daerah

Dua Periode Jabat Bupati, Haryanto Tak Tinggalkan Utang Daerah

SERGAP.CO.ID

KAB. PATI, || Diantara pencapaiannya selama dua periode menjabat, yang membuat Bupati Pati Haryanto merasa cukup bangga ialah bahwa ia tidak meninggalkan utang daerah. Sebaliknya, ia justru meninggalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat, yang setiap tahun memberikan dividen yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu dikatakanya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (29/03).

Bupati Haryanto, rencananya akan mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Pati pada 22 Agustus 2022 mendatang.

Ia menyebut, pada tahun pertama dan kedua ia menjabat sebagai bupati, pihaknya pernah mendapat penawaran utang dari Kementerian Keuangan dan Bank Jateng, yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur.

“Saya cukup berbangga, saat nanti purnatugas, saya tidak meninggalkan utang (daerah). Ini harus dicatat. Setelah paparan, saya hitung-hitung, daripada infrastruktur bagus tapi jadi beban yang melibatkan semua unsur, akhirnya saya tidak ambil (penawaran utang itu). Saya termasuk orang yang takut berurusan dengan utang,” ungkap dia.

Haryanto mengatakan, ia justru lebih fokus untuk membenahi BUMD yang ada.
Ia memberi contoh, BPR BKK Pati yang sebelumnya selalu merugi selama belasan tahun, setelah pihaknya melakukan pembenahan akhirnya kondisi berangsur membaik. BPR BKK Pati berhasil mencatatkan laba pada 2018 dan bisa membagikan dividen.

“Perusahaan milik daerah insyaaAllah berikan dividen semua. Sekalipun sebelumnya susah payah,” kata dia.

Kemudian PDAM Tirta Bening, imbuh Bupati, dulu terpuruk. Lalu diambil alih Pemkab pada 2016 (sebelumnya dikelola pihak ketiga-red).

“Akhirnya sekarang Perumda Air Minum Tirta Bening sudah memberikan dividen. Tiap tahun tak kurang dari Rp 2-3 miliar,” ungkapnya.

Haryanto pun menyebut, kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Perumda Aneka Usaha.

“Kuncinya, jangan sampai perusahaan daerah dipakai untuk sapi perahan kepala daerah. Saya tidak pernah berlaku semacam itu. Boleh dicek, diaudit. Ini clear, tidak ada masalah. Tidak ada utang, BUMD sehat semua. Kita patut bersyukur, di akhir masa tugas, saya bisa tinggalkan yang terbaik,” tandasnya.

(Sabari/Hms)

Pos terkait

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.